Makassar. Sulawesi Selatan (Sulsel) diharapkan dapat mencatatkan lebih banyak desa wisata untuk tahun 2022. Dapat meningkat dari target awal sebesar 264 desa wisata menjadi 300 desa wisata.
Peningkatan sebanyak 36 desa wisata atau sekira 12 persen. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam menyongsong Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022.
"Target kita, 3.000 dari 7.275 desa di 34 provinsi di Indonesia dapat terakomodir ke dalam database Jejaring Desa Wisata, jadesta.kemenparekraf.go.id, 264 diantaranya ada di Sulawesi Selatan. Jadi 300 ya tahun ini," pinta Sandi Uno kepada Muhammad Jufri, Kamis (24/02/22).
Disampaikan secara langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf/Baparekraf RI), Sandiaga Salahuddin Uno kepada Muhammad Jufri selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbudpar) Provinsi Sulsel. Saat itu keduanya sedang ngopi (menikmati minuman kopi) yang disajikan 7th Avenue Specialty Coffee di Jalan Andi Mappanyukki Nomor 1, Kota Makassar.
"Desa Wisata akan menyerap peluang kerja dan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menciptakan produk-produk UMKM berkualitas dan berstandar," tambah Sandi.
Mas Menparekraf kemudian menambahkan bahwa program KKN Tematik Desa Wisata yang diinisiasi Disbudpar Sulsel sejalan dengan ADWI yang menjadi salah satu program prioritas Kemenparekraf/Baparekraf RI. Kolaborasi dan sinergitas dibutuhkan untuk membangkitkan dan memajukan kepariwisataan.
"Kami menyambut baik dan mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terus bergerak di tengah Pandemi COVID-19. Dengan 3G, kita Gercep (Gerak cepat), Geber (Gerak bersama), Gaspol (Garap semua potensi online) untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya," tuturnya.
Sementara Jufri menyebutkan bahwa Sulsel memang awalnya menargetkan 264 desa wisata. Namun dirinya langsung menyambut tantangan Mas Menparekraf.
"Jelas ini tantangan yang membutuhkan kerja lebih keras lagi. Tapi Saya kira kita bisa mewujudkan ini, tahun lalu kita targetkan 24, hasilnya 180 Desa Wisata, maka tahun ini tinggal menambah saja," pungkasnya.
Untuk menyokong ADWI serta pengembangan Desa Wisata secara mendasar, Disbudpar Sulsel memprogramkan KKN Tematik Desa Wisata yang sedianya mulai diaplikasikan pertengahan Maret 2022. Sejumlah Perguruan Tinggi negeri dan swasta di Makassar pada khususnya telah melakukan perikatan MoU.
"Sejauh ini beberapa Perguruan Tinggi sudah selesai menandatangani nota kesepahaman untuk menjalin kerja sama. Mahasiswa dan mahasiswi akan diterjunkan ke desa wisata untuk memberikan pelatihan, pendampingan, penguatan terhadap SDM masyarakat dan pengelola desa wisata," jelas Jufri.
Ada tujuh aspek yang menjadi fokus penguatan desa wisata sebagaimana digariskan pada kategori ADWI 2022. Pertama yakni Daya Tarik Pengunjung, Digital Kreatif, CHSE, Toilet Umum, Homestay, Souvenir, dan terakhir adalah Kelembagaan Desa.
"Desa Wisata sebagai interkonektivitas antara Amenitas, Aksesibilitas, dan Atraksi tentu saja memiliki potensi Sumber Daya Alam yang indah dan menarik. Potensi ini harus dimaksimalkan dengan keterlibatan Sumber Daya Manusia yang handal untuk mengelolanya. Harapan kita, desa wisata semakin maju dan berkembang," terangnya.
Lanjut dia, desa wisata dikembangkan bukan semata-mata untuk mengikuti ADWI. Jadesta hadir untuk mencatat desa wisata dengan segala potensi yang dimiliki sampai pada kelembagaan desa yang menjadi payung hukum keberadaannya.
Seperti apa stakeholder mengambil peran serta dengan tugas dan tanggung jawab yang beragam. Tentu kata Jufri, dampaknya akan dirasakan masyarakat dan pemerintah di daerah itu.
Jadesta melalui Kemenparkeraf/Baparekraf RI lantas merangkum semuanya ke dalam database untuk kepentingan jangka panjang. Bahkan desa wisata menjadi wajib diperhatikan Pemerintah Desa dengan ditetapkannya Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
Menjadi dasar dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan juga APBDes tahun 2022 bagi setiap desa di Indonesia. Bahwa desa wisata merupakan salah satu program prioritas ekonomi nasional, mendorong Pemerintah Desa menetapkan penganggaran yang responsif dan inklusif terhadap pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif.
Muhammad Jufri juga menjelaskan, pihaknya terus membangun koordinasi dengan 24 Kabupaten dan Kota. Untuk penguatan, selain KKN Tematik Desa Wisata juga menjalin kerja sama dengan KPID Sulsel untuk menggelar KPID Awards 2022 Sulsel. (*)
Peningkatan sebanyak 36 desa wisata atau sekira 12 persen. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam menyongsong Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022.
"Target kita, 3.000 dari 7.275 desa di 34 provinsi di Indonesia dapat terakomodir ke dalam database Jejaring Desa Wisata, jadesta.kemenparekraf.go.id, 264 diantaranya ada di Sulawesi Selatan. Jadi 300 ya tahun ini," pinta Sandi Uno kepada Muhammad Jufri, Kamis (24/02/22).
Disampaikan secara langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf/Baparekraf RI), Sandiaga Salahuddin Uno kepada Muhammad Jufri selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbudpar) Provinsi Sulsel. Saat itu keduanya sedang ngopi (menikmati minuman kopi) yang disajikan 7th Avenue Specialty Coffee di Jalan Andi Mappanyukki Nomor 1, Kota Makassar.
"Desa Wisata akan menyerap peluang kerja dan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menciptakan produk-produk UMKM berkualitas dan berstandar," tambah Sandi.
Mas Menparekraf kemudian menambahkan bahwa program KKN Tematik Desa Wisata yang diinisiasi Disbudpar Sulsel sejalan dengan ADWI yang menjadi salah satu program prioritas Kemenparekraf/Baparekraf RI. Kolaborasi dan sinergitas dibutuhkan untuk membangkitkan dan memajukan kepariwisataan.
"Kami menyambut baik dan mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terus bergerak di tengah Pandemi COVID-19. Dengan 3G, kita Gercep (Gerak cepat), Geber (Gerak bersama), Gaspol (Garap semua potensi online) untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya," tuturnya.
Sementara Jufri menyebutkan bahwa Sulsel memang awalnya menargetkan 264 desa wisata. Namun dirinya langsung menyambut tantangan Mas Menparekraf.
"Jelas ini tantangan yang membutuhkan kerja lebih keras lagi. Tapi Saya kira kita bisa mewujudkan ini, tahun lalu kita targetkan 24, hasilnya 180 Desa Wisata, maka tahun ini tinggal menambah saja," pungkasnya.
Untuk menyokong ADWI serta pengembangan Desa Wisata secara mendasar, Disbudpar Sulsel memprogramkan KKN Tematik Desa Wisata yang sedianya mulai diaplikasikan pertengahan Maret 2022. Sejumlah Perguruan Tinggi negeri dan swasta di Makassar pada khususnya telah melakukan perikatan MoU.
"Sejauh ini beberapa Perguruan Tinggi sudah selesai menandatangani nota kesepahaman untuk menjalin kerja sama. Mahasiswa dan mahasiswi akan diterjunkan ke desa wisata untuk memberikan pelatihan, pendampingan, penguatan terhadap SDM masyarakat dan pengelola desa wisata," jelas Jufri.
Ada tujuh aspek yang menjadi fokus penguatan desa wisata sebagaimana digariskan pada kategori ADWI 2022. Pertama yakni Daya Tarik Pengunjung, Digital Kreatif, CHSE, Toilet Umum, Homestay, Souvenir, dan terakhir adalah Kelembagaan Desa.
"Desa Wisata sebagai interkonektivitas antara Amenitas, Aksesibilitas, dan Atraksi tentu saja memiliki potensi Sumber Daya Alam yang indah dan menarik. Potensi ini harus dimaksimalkan dengan keterlibatan Sumber Daya Manusia yang handal untuk mengelolanya. Harapan kita, desa wisata semakin maju dan berkembang," terangnya.
Lanjut dia, desa wisata dikembangkan bukan semata-mata untuk mengikuti ADWI. Jadesta hadir untuk mencatat desa wisata dengan segala potensi yang dimiliki sampai pada kelembagaan desa yang menjadi payung hukum keberadaannya.
Seperti apa stakeholder mengambil peran serta dengan tugas dan tanggung jawab yang beragam. Tentu kata Jufri, dampaknya akan dirasakan masyarakat dan pemerintah di daerah itu.
Jadesta melalui Kemenparkeraf/Baparekraf RI lantas merangkum semuanya ke dalam database untuk kepentingan jangka panjang. Bahkan desa wisata menjadi wajib diperhatikan Pemerintah Desa dengan ditetapkannya Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
Menjadi dasar dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan juga APBDes tahun 2022 bagi setiap desa di Indonesia. Bahwa desa wisata merupakan salah satu program prioritas ekonomi nasional, mendorong Pemerintah Desa menetapkan penganggaran yang responsif dan inklusif terhadap pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif.
Muhammad Jufri juga menjelaskan, pihaknya terus membangun koordinasi dengan 24 Kabupaten dan Kota. Untuk penguatan, selain KKN Tematik Desa Wisata juga menjalin kerja sama dengan KPID Sulsel untuk menggelar KPID Awards 2022 Sulsel. (*)
.jpg)
